Minggu, 20 Desember 2015

RI Masih Butuh Subsidi Pertanian, Cukup Ubah Skemanya


Penyaluran melalui kartu tani bisa menjadi upaya pengawasan yang paling efektif karena siapapun bisa mengontrol penggunaannya.

Read More : RI Masih Butuh Subsidi Pertanian, Cukup Ubah Skemanya.



Kamis, 17 Desember 2015

Tingkatkan Daya Saing BPD, Ini Saran OJK


INILAHCOM, Jakarta - Perkembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkesan jalan di tempat. Perlu transformasi supaya BPD bisa bersaing di kancah domestik bahkan nasional.

Sukarela Batunanggar, Direktur Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, transformasi BPD agar berkembang meliputi beberapa hal.

Pertama, kata Sukarela, BPD harus lebih kompetitif supaya memiliki daya saing. Selain itu, BPD harus mampu meningkatkan ketahanan dalam menjaga suistanabilitas dalam menghadapi risiko krisis serta ancaman yang terjadi. "BPD harus lebih kompetitif supaya bisa bersaing,"ungkap Sukarela di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Dengan begitu, kata Sukarela, BPD dapat meningkatkan kontribusinya. Dengan fokus kepada shareholder maximization maka bank tidak hanya mencari keuntungan, namun juga bisa menjalankan fungsi sosialnya. "Ini menjadi BPD menjadi sangat tepat dan relevan untuk dijalankan," ungkap Sukarela.

Kata Sukarela, dalam menjalankan peran sosial di BPD, perlu adanya keselarasan antara bisnis dan risiko. "Keselarasan dapat dicapai dengan melakukan pendekatan energi, bukan bank to bank basis sehingga ada kolaborasi dan sinergi," papar Sukarela. [ipe]

#OJK #MuliamanHadad #PasarModal #Keuangan #BEI #bank #SYARIAH #Halal #proyek #news #jalantol #project #laut #ikan #bank #KKP #Indonesia #Kredit #Gerindra #PresidenJokowi #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY



Read More : Tingkatkan Daya Saing BPD, Ini Saran OJK.



Rabu, 16 Desember 2015

Senin, 14 Desember 2015

Bank Dunia Ingatkan Indonesia Negara Paling Timpang di Asia


JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) kembali mengingatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat ketimpangan paling besar di Asia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar ketimpangan tidak semakin melebar.Country Director Bank Dunia Rodrigo Chaves mengungkapkan, ketimpangan yang...

 

Read More



Read More : Bank Dunia Ingatkan Indonesia Negara Paling Timpang di Asia.



Senin, 07 Desember 2015

Pertumbuhan PDB Perikanan Lampaui Target


Tahun ini Menteri Susi menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7%, sedangkan hingga kuartal III sudah mencapai 8,37%

Read More : Pertumbuhan PDB Perikanan Lampaui Target.



Minggu, 06 Desember 2015

Jumat, 04 Desember 2015

SMF Catat EBA-SP di BEI Rp181,6 Miliar


INILAHCOM, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan pencatatan perdana atas Efek Bangunan Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Itu senilai Rp181,6 miliar.

Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto di Jakarta, Jumat (04/12/2015) mengatakan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi yang dicatatkan itu yakni SMF-BTN 01 Kelas A yang diterbitkan oleh SMF (Persero) dengan suku bunga tetap 8,6 persen per tahun yang jatuh tempo pada 7 Maret 2022.

"Pencatatan EBA-SP SMF-BTN01 akan menjadi bagian dari pasar modal domestik. Pencatatan ini juga ini sebagai menjadi tonggak sejarah bagi SMF dalam menjalankan peran mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) di Indonesia," ujar Raharjo.

Ia mengemukakan bahwa SMF-BTN01 merupakan efek hasil sekuritisasi tagihan kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). SMF berperan sebagai penerbit sekaligus penata sekuritisasi pendukung kredit dan investor. Sedangkan BTN sebagai kreditur asal dan penyedia jasa. Sementara selaku wali amanat yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Instrumen EBA-SP diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan Indonesia dan mendukung pengembangan basis investor domestik," jelas dia. Ia menambahkan hasil sekuritisasi dari tagihan KPR itu akan digunakan BTN untuk mendanai program satu juta rumah, yakni program itu membutuhkan dana jangka panjang yang besar.

Dalam rangka transparansi, ia mengatakan bahwa EBA-SP di pasar pembiayaan sekunder perumahan, PT Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai lembaga pembiayaan yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar yang diperdagangkan di pasar sekunder maupun sebagai harga acuan dalam menghitung nilai portofolio aset EBA-SP.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan bahwa EBA-SP merupakan salah satu produk yang dapat memperdalam pasar keuangan, khususnya di pasar modal dalam negeri.

"Produk EBA-SP memperkaya jenis instrumen investasi di pasar modal. OJK akan mendorong sebanyak mungkin salah satu caranya yakni proses penyertaan pendaftarannya dalam melakukan telaah dapat lebih cepat namun masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia. [tar]



Read More : SMF Catat EBA-SP di BEI Rp181,6 Miliar.



Kamis, 03 Desember 2015

Natal dan Tahun Baru 2016, Garuda Siapkan 11.362 Kursi Tambahan


Garuda menyiapkan sedikitnya 11.362 kursi tambahan penerbangan domestik dan juga internasional untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama Natal 2015 dan Tahun Baru.










Read More : Natal dan Tahun Baru 2016, Garuda Siapkan 11.362 Kursi Tambahan.



Rabu, 02 Desember 2015

OJK Relaksasi Syarat Usaha Penitipan Pengelolaan Bank


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan relaksasi syarat usaha penitipan pengelolaan bank (trust) sebagai upaya mendukung kebijakan stimulus lanjutan.

Read More : OJK Relaksasi Syarat Usaha Penitipan Pengelolaan Bank.



Rupiah Ditutup Melemah Tipis


Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (UDS) pada penutupan perdagangan di sesi sore hari ini terpantau melemah tipis. 

Read More : Rupiah Ditutup Melemah Tipis.



Proyek Kereta Cepat Diumumkan Desember 2015


PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (perusahaan patungan konsorsium BUMN) menargetkan rencana peluncuran atau "soft launching" proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Desember di kawasan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Read More : Proyek Kereta Cepat Diumumkan Desember 2015.



Senin, 30 November 2015

Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan


JAKARTA - Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas surat yang diduga dari Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto yang meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ke...

 

Read More



Read More : Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan.



Sabtu, 21 November 2015

Swasta Masuk Bisnis Air, Syaratnya Diperketat


INILAHCOM, Jakarta - Bagi investor swasta yang berminat di bisnis pengelolaan air, dikenakan syarat ketat dan diawasi pemerintah.

Kata Agus Suprapto Kusmulyono, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air, sifatnya mutlak.

"Dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat," kata Agus di Jakarta, Sabtu (21/11/2015).  

Menurut Agus, izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan akan tetapi tetap meperhatikan fungsi soslial lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan. "Swasta harus memperhatikan syarat-syarat yang selaras dengan enam prinsip keputusan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu," papar Agus.

Enam prinsip tersebut, lanjut Agus, adalah tidak mengganggu hak rakyat atas air, keharusan negara memenuhi hak rakyat atas air, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, adanya pengawasan dan pengendalian negara, prioritas pengusahaan pada BUMN dan BUMD, serta penetapan syarat ketat bagi keterlibatan swasta.

Sebelumnya, anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) M Aulawi Dzin Nun mengatakan, rencana bisnis ini wajib dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) guna meningkatkan kinerja.

"Membuat business plan atau rencana bisnis wajib dilakukan PDAM. Pasalnya dengan adanya 'business plan' ada gambaran yang jelas apa yang akan dilakukan PDAM menuju kinerja yang lebih baik," kata Aulawi.

Menurut Aulawi, tanpa perencanaan yang baik, maka PDAM tidak mencapai kinerja seperti yang diharapkan seperti sehat dan dan mandiri. "Jadi business plan itu gunanya untuk merencanakan ke depan lebih baik secara teknis dan manajerial," kata Aulawi. [tar]

#kadin #erkek #industri #bisnis #business #jokowi #JKW4P #Prabowo #AS #BKF #BI #BankIndonesia #Indonesia #Rupiah #utang #UtangPemerintah #UMKM #RBI #sukubunga #inflasi #FOMC #bunga #TheFed #APBN #bambangbrodjonegoro #kebijakan #aktual #proyek #Gerindra #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY #TrendingNow #pengangguran #sarjana #BPS #loker #job #Lowongan #tepokjidat #Megawati #capres #negara #akurapopo #PKS



Read More : Swasta Masuk Bisnis Air, Syaratnya Diperketat.



Kamis, 19 November 2015

Jumat, 13 November 2015

Menperin: Industri Butuh Bunga Bank Kompetitif


YOGYAKARTA - Pelaku industri di Indonesia membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi serta memperkuat daya saing. Untuk itu, bunga pinjaman perbankan seharusnya lebih kompetitif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengemukakan, saat ini besaran bunga dari...

 

Read More



Read More : Menperin: Industri Butuh Bunga Bank Kompetitif.



Kamis, 12 November 2015

Perkebunan Bali Bentuk NTP Naik 0,50%


BPS mencatat andil subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-Pr) di Bali dalam membentuk Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 99,41 persen pada Oktober 2015. 

Read More : Perkebunan Bali Bentuk NTP Naik 0,50%.



Menko Rizal Terima Kunjungan USD-ASEAN Business Council


Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman menerima kunjungan dari US-ASEAN Business Council. 

Read More : Menko Rizal Terima Kunjungan USD-ASEAN Business Council.



OJK: Pertumbuhan Perbankan Syariah Melambat


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih mengalami perlambatan.

Read More : OJK: Pertumbuhan Perbankan Syariah Melambat.



Jumat, 06 November 2015

Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa RI Kembali Turun


JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Oktober 2015 sebesar USD100,7 miliar atau senilai Rp1.373 triliun, turun dibandingkan posisi akhir September 2015 sebesar USD101,7 miliar.

Deputi Direktur Departemen Komunikasi Andiwiana mengatakan,...

 

Read More



Read More : Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa RI Kembali Turun.



Kamis, 05 November 2015

Komoditi Emas & Kopi Masih Bersinar


Jakarta Future Exchange (JFX) mengakui, komoditi emas dan kopi masih banyak diminati oleh nasabah ‎industri perdagangan berjangka. Meski, keadaan pasar komoditi sedang melemah.

Read More : Komoditi Emas & Kopi Masih Bersinar.



Solusi Gubernur Sumsel Atasi Kebakaran Hutan


Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengaku telah menggandeng semua pihak terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan kebakaran hutan. 

Read More : Solusi Gubernur Sumsel Atasi Kebakaran Hutan.



Siap-Siap, Tiongkok akan Kembali Devaluasi Mata Uangnya


People Bank of China (PBoC)‎ atau Bank Sentral Tiongkok diperkirakan akan kembali melemahkan nilai mata uangnya.‎

Read More : Siap-Siap, Tiongkok akan Kembali Devaluasi Mata Uangnya.



Rabu, 04 November 2015

Levi's luncurkan sepatu bahan denim


Levi's secara resmi meluncurkan lini sepatu di Indonesia dengan menampilkan sembilan koleksi terbarunya yang terinspirasi dari kebudayaan jalanan atau "street culture" dengan gaya orisinalitas Levi's. "Koleksi baru akan ...

Read More : Levi's luncurkan sepatu bahan denim.



Selasa, 03 November 2015

Menkeu: THR bermanfaat Kurangi Beban Belanja PNS


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar sebulan gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil pada 2016, bermanfaat untuk mengurangi...

Read More : Menkeu: THR bermanfaat Kurangi Beban Belanja PNS.



Selasa, 27 Oktober 2015

Senin, 26 Oktober 2015

Kedaulatan Energi RI Banyak Kepincut Rayuan Manis Investor


Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simaremare, menyatakan kedaulatan energi Indonesia sekarang ini banyak terkena rayuan-rayuan manis investor.  

Read More : Kedaulatan Energi RI Banyak Kepincut Rayuan Manis Investor.



BNI Jadi Bank Pendukung Implementasi Izin Investasi 3 Jam BKPM


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mendukung upaya reformasi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mempersingkat proses perizinan investasi hanya dalam waktu tiga jam.  

Read More : BNI Jadi Bank Pendukung Implementasi Izin Investasi 3 Jam BKPM.



Pengembang Properti Disarankan Keluarkan Instrumen KIK DIRE


Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menekankan, pengembang properti agar mengeluarkan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE).

Read More : Pengembang Properti Disarankan Keluarkan Instrumen KIK DIRE.



Minggu, 25 Oktober 2015

First Asia Capital: Laba Emiten Jadi Penggerak Pasar


Katalis pasar akan banyak digerakkan oleh sentimen laba kuartal tiga sejumlah emiten. IHSG diperkirakan bergerak di kisaran 4630 hingga 4700 berpeluang tutup di teritori positif.  










Read More : First Asia Capital: Laba Emiten Jadi Penggerak Pasar.



Sabtu, 24 Oktober 2015

Megapolitan Developments Gelar Pameran Produk Unggulan


Megapolitan Developments saat ini fokus pada pembangunan kawasan terpadu baik landed maupun high-rise serta komersial di Cinere dan Bogor.

Read More : Megapolitan Developments Gelar Pameran Produk Unggulan.



Rizal Ramli Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2016


Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda pada REIT jadi langkah besar bagi ekonomi.

Read More : Rizal Ramli Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2016.



Pasokan Melimpah, Harga Minyak Turun ke US$ 44,6 per Barel


tone positif tersebut diimbangi oleh kekhawatiran dari kelebihan pasokan minyak mentah dunia yang mencederai pasar energi dalam setahun ini.

Read More : Pasokan Melimpah, Harga Minyak Turun ke US$ 44,6 per Barel.



Jumat, 23 Oktober 2015

Rupiah di BRI Pagi Ini Menguat 70 Poin


Rupiah berada pada posisi kurs beli Rp 13.455 per dolar AS, sementara posisi kurs jual Rp 13.605 per dolar AS.

Read More : Rupiah di BRI Pagi Ini Menguat 70 Poin.



Rabu, 21 Oktober 2015

Revaluasi aset BUMN dapat perkuat permodalan


Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong perusahaan milik negara untuk melakukan revaluasi aset sebagai salah satu langkah memperkuat neraca keuangan dari sisi modal. "Revaluasi aset BUMN itu perlu. Namun harus dilakukan dengan ...

Read More : Revaluasi aset BUMN dapat perkuat permodalan.



Jumat, 16 Oktober 2015

Indef Pertanyakan BPS tak Ungkap Data Pengangguran


INILAHCOM, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merilis data pengangguran di Indonesia.

Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian menilai ada terkait belum dipublikasikannya data pengangguran oleh BPS pada Juli lalu.
 
"Biasanya diumumkan pada bulan Juli setiap tahun. Ini penting karena data-data dari hasil survei BPS menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Yang disampaikan dalam  pidato kenegaraan presiden dan nota keuangan," ujar Dzulfian Syafrian di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (16/10/2015)

Kata Dzulfian, hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan BPS, juga menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama data tentang kemiskinan dan tingkat pengangguran.

"Sehingga menjadi pertanyaan besar, mengapa BPS belum mengumumkan hasil survei pengangguran sampai hari ini. Lebih-lebih, presiden dalam pidatonya, tidak menyinggung soal kemiskinan dan pengangguran," papar Dzulfian. [ipe]



Read More : Indef Pertanyakan BPS tak Ungkap Data Pengangguran.



Kamis, 15 Oktober 2015

Pemkot Balikpapan Gandeng Pengembang Siapkan Rumah Murah


Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menggandeng 14 pengembang perumahan di daerah setempat menyiapkan program rumah murah.

Read More : Pemkot Balikpapan Gandeng Pengembang Siapkan Rumah Murah.