Read More : 18,6 Juta Rumah Tangga Terancam Tak Dapat Subsidi Listrik Lagi.
Senin, 21 Desember 2015
18,6 Juta Rumah Tangga Terancam Tak Dapat Subsidi Listrik Lagi
JK Ingin RI Jadi Negara Penghasil Kakao Terbesar di Dunia
Read More : JK Ingin RI Jadi Negara Penghasil Kakao Terbesar di Dunia.
Dolar AS Kembali Tertekan, Ini Reaksi Menko Darmin
Read More : Dolar AS Kembali Tertekan, Ini Reaksi Menko Darmin.
KPPU Minta Penyedia Jasa Ojek Online Tak Perang Harga
Read More : KPPU Minta Penyedia Jasa Ojek Online Tak Perang Harga.
Minggu, 20 Desember 2015
RI Masih Butuh Subsidi Pertanian, Cukup Ubah Skemanya
Penyaluran melalui kartu tani bisa menjadi upaya pengawasan yang paling efektif karena siapapun bisa mengontrol penggunaannya.
Read More : RI Masih Butuh Subsidi Pertanian, Cukup Ubah Skemanya.
Kamis, 17 Desember 2015
Tingkatkan Daya Saing BPD, Ini Saran OJK
INILAHCOM, Jakarta - Perkembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkesan jalan di tempat. Perlu transformasi supaya BPD bisa bersaing di kancah domestik bahkan nasional.
Sukarela Batunanggar, Direktur Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, transformasi BPD agar berkembang meliputi beberapa hal.
Pertama, kata Sukarela, BPD harus lebih kompetitif supaya memiliki daya saing. Selain itu, BPD harus mampu meningkatkan ketahanan dalam menjaga suistanabilitas dalam menghadapi risiko krisis serta ancaman yang terjadi. "BPD harus lebih kompetitif supaya bisa bersaing,"ungkap Sukarela di Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Dengan begitu, kata Sukarela, BPD dapat meningkatkan kontribusinya. Dengan fokus kepada shareholder maximization maka bank tidak hanya mencari keuntungan, namun juga bisa menjalankan fungsi sosialnya. "Ini menjadi BPD menjadi sangat tepat dan relevan untuk dijalankan," ungkap Sukarela.
Kata Sukarela, dalam menjalankan peran sosial di BPD, perlu adanya keselarasan antara bisnis dan risiko. "Keselarasan dapat dicapai dengan melakukan pendekatan energi, bukan bank to bank basis sehingga ada kolaborasi dan sinergi," papar Sukarela. [ipe]
#OJK #MuliamanHadad #PasarModal #Keuangan #BEI #bank #SYARIAH #Halal #proyek #news #jalantol #project #laut #ikan #bank #KKP #Indonesia #Kredit #Gerindra #PresidenJokowi #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY
Read More : Tingkatkan Daya Saing BPD, Ini Saran OJK.
Rabu, 16 Desember 2015
Kawasan Selatan Jakarta Timur Miliki Berpotensi Jadi CBD
"Jakarta Timur adalah lokasi yang cocok, mengingat ruang yang masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan-kawasan itu."
Read More : Kawasan Selatan Jakarta Timur Miliki Berpotensi Jadi CBD.
Senin, 14 Desember 2015
Bank Dunia Ingatkan Indonesia Negara Paling Timpang di Asia
JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) kembali mengingatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat ketimpangan paling besar di Asia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar ketimpangan tidak semakin melebar.Country Director Bank Dunia Rodrigo Chaves mengungkapkan, ketimpangan yang...
Read More : Bank Dunia Ingatkan Indonesia Negara Paling Timpang di Asia.
Minggu, 13 Desember 2015
Mendulang Dolar AS dari Kreasi Kulit Kerang
Read More : Mendulang Dolar AS dari Kreasi Kulit Kerang.
Bangun Tol 1.000 Km, Jokowi Siapkan Ratusan Triliun
Read More : Bangun Tol 1.000 Km, Jokowi Siapkan Ratusan Triliun.
Kamis, 10 Desember 2015
Pemerintah Pasrah UU Pengampunan Pajak Molor
Read More : Pemerintah Pasrah UU Pengampunan Pajak Molor.
Harapan Penurunan BI Rate Dorong Penguatan IHSG
Read More : Harapan Penurunan BI Rate Dorong Penguatan IHSG.
Tiru AS, LPS Cari Cara Lain Selamatkan Bank Gagal
Read More : Tiru AS, LPS Cari Cara Lain Selamatkan Bank Gagal.
5 Cara Kelola Uang ala Orang Kaya
Read More : 5 Cara Kelola Uang ala Orang Kaya.
Senin, 07 Desember 2015
Pertumbuhan PDB Perikanan Lampaui Target
Tahun ini Menteri Susi menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7%, sedangkan hingga kuartal III sudah mencapai 8,37%
Read More : Pertumbuhan PDB Perikanan Lampaui Target.
Minggu, 06 Desember 2015
Ini Apartemen Rp 500 Juta di Dekat Kampus
Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon membidik segmen mahasiswa dengan banderol mulai Rp 500 juta per unit.
Read More : Ini Apartemen Rp 500 Juta di Dekat Kampus.
Sabtu, 05 Desember 2015
Jakarta Properti-Pembangunan Perumahan Bangun Infrastruktur di DKI Jakarta
PT Jakarta Properti dan PT Pembangunan Perumahan melakukan sinergi dalam memanfaatkan lahan-lahan DKI Jakarta.
Read More : Jakarta Properti-Pembangunan Perumahan Bangun Infrastruktur di DKI Jakarta.
BI Respons Keputusan ECB Turunkan Suku Bunga di RDG Bulanan
Bank Indonesia (BI) belum bisa menetapkan kebijakan sebagai respons atas penurunan suku bunga di Eropa oleh European Central Bank (ECB).
Read More : BI Respons Keputusan ECB Turunkan Suku Bunga di RDG Bulanan.
Jumat, 04 Desember 2015
SMF Catat EBA-SP di BEI Rp181,6 Miliar
INILAHCOM, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan pencatatan perdana atas Efek Bangunan Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Itu senilai Rp181,6 miliar.
Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto di Jakarta, Jumat (04/12/2015) mengatakan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi yang dicatatkan itu yakni SMF-BTN 01 Kelas A yang diterbitkan oleh SMF (Persero) dengan suku bunga tetap 8,6 persen per tahun yang jatuh tempo pada 7 Maret 2022.
"Pencatatan EBA-SP SMF-BTN01 akan menjadi bagian dari pasar modal domestik. Pencatatan ini juga ini sebagai menjadi tonggak sejarah bagi SMF dalam menjalankan peran mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) di Indonesia," ujar Raharjo.
Ia mengemukakan bahwa SMF-BTN01 merupakan efek hasil sekuritisasi tagihan kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). SMF berperan sebagai penerbit sekaligus penata sekuritisasi pendukung kredit dan investor. Sedangkan BTN sebagai kreditur asal dan penyedia jasa. Sementara selaku wali amanat yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Instrumen EBA-SP diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan Indonesia dan mendukung pengembangan basis investor domestik," jelas dia. Ia menambahkan hasil sekuritisasi dari tagihan KPR itu akan digunakan BTN untuk mendanai program satu juta rumah, yakni program itu membutuhkan dana jangka panjang yang besar.
Dalam rangka transparansi, ia mengatakan bahwa EBA-SP di pasar pembiayaan sekunder perumahan, PT Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai lembaga pembiayaan yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar yang diperdagangkan di pasar sekunder maupun sebagai harga acuan dalam menghitung nilai portofolio aset EBA-SP.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan bahwa EBA-SP merupakan salah satu produk yang dapat memperdalam pasar keuangan, khususnya di pasar modal dalam negeri.
"Produk EBA-SP memperkaya jenis instrumen investasi di pasar modal. OJK akan mendorong sebanyak mungkin salah satu caranya yakni proses penyertaan pendaftarannya dalam melakukan telaah dapat lebih cepat namun masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia. [tar]
Read More : SMF Catat EBA-SP di BEI Rp181,6 Miliar.
Kamis, 03 Desember 2015
Natal dan Tahun Baru 2016, Garuda Siapkan 11.362 Kursi Tambahan
Read More : Natal dan Tahun Baru 2016, Garuda Siapkan 11.362 Kursi Tambahan.
Rabu, 02 Desember 2015
OJK Relaksasi Syarat Usaha Penitipan Pengelolaan Bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan relaksasi syarat usaha penitipan pengelolaan bank (trust) sebagai upaya mendukung kebijakan stimulus lanjutan.
Read More : OJK Relaksasi Syarat Usaha Penitipan Pengelolaan Bank.
Rupiah Ditutup Melemah Tipis
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (UDS) pada penutupan perdagangan di sesi sore hari ini terpantau melemah tipis.
Read More : Rupiah Ditutup Melemah Tipis.
Proyek Kereta Cepat Diumumkan Desember 2015
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (perusahaan patungan konsorsium BUMN) menargetkan rencana peluncuran atau "soft launching" proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Desember di kawasan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Read More : Proyek Kereta Cepat Diumumkan Desember 2015.
Senin, 30 November 2015
Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan
JAKARTA - Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas surat yang diduga dari Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto yang meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ke...
Read More : Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan.
Jumat, 27 November 2015
Rekor, BTN Raih 6.600 Akad Kredit KPR dalam Sehari
BTN menyatakan siap menjadi motor penggerak dalam program satu juta rumah.
Read More : Rekor, BTN Raih 6.600 Akad Kredit KPR dalam Sehari.
Pengembang Usulkan Harga Rumah Sederhana Rp 200 Juta
Konsumen rumah sederhana lebih banyak menuntut kelengkapan fasilitas.
Read More : Pengembang Usulkan Harga Rumah Sederhana Rp 200 Juta.
Selasa, 24 November 2015
Ini Road Map BUMN Pertambangan dan Industri
Read More : Ini Road Map BUMN Pertambangan dan Industri.
Taksi-Taksi di Bandara Soeta Masih Sulit Ditata
Read More : Taksi-Taksi di Bandara Soeta Masih Sulit Ditata.
Bebaskan Lahan untuk Tol, Pemerintah Siapkan Rp4,562 Triliun
Read More : Bebaskan Lahan untuk Tol, Pemerintah Siapkan Rp4,562 Triliun.
Kesampingkan Konflik Geopolitik, Wall Street Menguat
Read More : Kesampingkan Konflik Geopolitik, Wall Street Menguat.
Senin, 23 November 2015
Top 5 Bisnis: Tanda Anda Calon Pengusaha Sukses
Read More : Top 5 Bisnis: Tanda Anda Calon Pengusaha Sukses.
Presdir Freeport Absen, DPR Tunda RDP Soal Smelter
Read More : Presdir Freeport Absen, DPR Tunda RDP Soal Smelter.
Mau Gaji di Atas Rp 150 Juta? Bekerjalah di Perusahaan Ini
Read More : Mau Gaji di Atas Rp 150 Juta? Bekerjalah di Perusahaan Ini.
Sabtu, 21 November 2015
Swasta Masuk Bisnis Air, Syaratnya Diperketat
INILAHCOM, Jakarta - Bagi investor swasta yang berminat di bisnis pengelolaan air, dikenakan syarat ketat dan diawasi pemerintah.
Kata Agus Suprapto Kusmulyono, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air, sifatnya mutlak.
"Dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat," kata Agus di Jakarta, Sabtu (21/11/2015).
Menurut Agus, izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan akan tetapi tetap meperhatikan fungsi soslial lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan. "Swasta harus memperhatikan syarat-syarat yang selaras dengan enam prinsip keputusan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu," papar Agus.
Enam prinsip tersebut, lanjut Agus, adalah tidak mengganggu hak rakyat atas air, keharusan negara memenuhi hak rakyat atas air, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, adanya pengawasan dan pengendalian negara, prioritas pengusahaan pada BUMN dan BUMD, serta penetapan syarat ketat bagi keterlibatan swasta.
Sebelumnya, anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) M Aulawi Dzin Nun mengatakan, rencana bisnis ini wajib dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) guna meningkatkan kinerja.
"Membuat business plan atau rencana bisnis wajib dilakukan PDAM. Pasalnya dengan adanya 'business plan' ada gambaran yang jelas apa yang akan dilakukan PDAM menuju kinerja yang lebih baik," kata Aulawi.
Menurut Aulawi, tanpa perencanaan yang baik, maka PDAM tidak mencapai kinerja seperti yang diharapkan seperti sehat dan dan mandiri. "Jadi business plan itu gunanya untuk merencanakan ke depan lebih baik secara teknis dan manajerial," kata Aulawi. [tar]
#kadin #erkek #industri #bisnis #business #jokowi #JKW4P #Prabowo #AS #BKF #BI #BankIndonesia #Indonesia #Rupiah #utang #UtangPemerintah #UMKM #RBI #sukubunga #inflasi #FOMC #bunga #TheFed #APBN #bambangbrodjonegoro #kebijakan #aktual #proyek #Gerindra #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY #TrendingNow #pengangguran #sarjana #BPS #loker #job #Lowongan #tepokjidat #Megawati #capres #negara #akurapopo #PKS
Read More : Swasta Masuk Bisnis Air, Syaratnya Diperketat.
Kamis, 19 November 2015
Sesi II Dibuka, IHSG Lanjutkan Penguatan Sesi I
IHSG pada pembukaan transaksi sesi kedua hari ini masih melanjutkan penguatan yang terjadi pada sesi pertama.
Read More : Sesi II Dibuka, IHSG Lanjutkan Penguatan Sesi I.
Rabu, 18 November 2015
Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Dipuji Dunia
Read More : Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Dipuji Dunia.
Pengusaha Industri Kemasan Keluhkan Biaya Logistik Tinggi
Read More : Pengusaha Industri Kemasan Keluhkan Biaya Logistik Tinggi.
Ini Harapan Pemerintah Kepada Freeport Indonesia
Read More : Ini Harapan Pemerintah Kepada Freeport Indonesia.
Selasa, 17 November 2015
Rumah Ini Bisa Dicicil Rp40 Ribu per Hari
Read More : Rumah Ini Bisa Dicicil Rp40 Ribu per Hari.
Penggunaan Formalin dan Boraks Masih marak di Indonesia
Read More : Penggunaan Formalin dan Boraks Masih marak di Indonesia.
Sabtu, 14 November 2015
Apersi Minta Jokowi Keluarkan Kepres Program Sejuta Rumah
Para pengembang hanya berpatokan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).
Read More : Apersi Minta Jokowi Keluarkan Kepres Program Sejuta Rumah.
Jumat, 13 November 2015
Menperin: Industri Butuh Bunga Bank Kompetitif
YOGYAKARTA - Pelaku industri di Indonesia membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi serta memperkuat daya saing. Untuk itu, bunga pinjaman perbankan seharusnya lebih kompetitif.
Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengemukakan, saat ini besaran bunga dari...
Read More : Menperin: Industri Butuh Bunga Bank Kompetitif.
Kamis, 12 November 2015
Perkebunan Bali Bentuk NTP Naik 0,50%
BPS mencatat andil subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-Pr) di Bali dalam membentuk Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 99,41 persen pada Oktober 2015.
Read More : Perkebunan Bali Bentuk NTP Naik 0,50%.
Menko Rizal Terima Kunjungan USD-ASEAN Business Council
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman menerima kunjungan dari US-ASEAN Business Council.
Read More : Menko Rizal Terima Kunjungan USD-ASEAN Business Council.
OJK: Pertumbuhan Perbankan Syariah Melambat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih mengalami perlambatan.
Read More : OJK: Pertumbuhan Perbankan Syariah Melambat.
Selasa, 10 November 2015
Komite Teknis SNI Produk Perikanan Raih Herudi Technical Committee Award 2015
Komite Teknis SNI Produk Perikanan memperoleh Penghargaan Herudi Technical Commitee Award 2015 Dari BSN.
Read More : Komite Teknis SNI Produk Perikanan Raih Herudi Technical Committee Award 2015.
Minggu, 08 November 2015
Prospek Industri "E-Commerce" di Indonesia Cerah
Penetrasi mobile internet di Indonesia sangat besar.
Read More : Prospek Industri "E-Commerce" di Indonesia Cerah.
Jumat, 06 November 2015
Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa RI Kembali Turun
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Oktober 2015 sebesar USD100,7 miliar atau senilai Rp1.373 triliun, turun dibandingkan posisi akhir September 2015 sebesar USD101,7 miliar.
Deputi Direktur Departemen Komunikasi Andiwiana mengatakan,...
Read More : Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa RI Kembali Turun.
Kamis, 05 November 2015
Komoditi Emas & Kopi Masih Bersinar
Jakarta Future Exchange (JFX) mengakui, komoditi emas dan kopi masih banyak diminati oleh nasabah industri perdagangan berjangka. Meski, keadaan pasar komoditi sedang melemah.
Read More : Komoditi Emas & Kopi Masih Bersinar.
Solusi Gubernur Sumsel Atasi Kebakaran Hutan
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengaku telah menggandeng semua pihak terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan kebakaran hutan.
Read More : Solusi Gubernur Sumsel Atasi Kebakaran Hutan.
Siap-Siap, Tiongkok akan Kembali Devaluasi Mata Uangnya
People Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral Tiongkok diperkirakan akan kembali melemahkan nilai mata uangnya.
Read More : Siap-Siap, Tiongkok akan Kembali Devaluasi Mata Uangnya.
Rabu, 04 November 2015
Levi's luncurkan sepatu bahan denim
Read More : Levi's luncurkan sepatu bahan denim.
Selasa, 03 November 2015
Menkeu: THR bermanfaat Kurangi Beban Belanja PNS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar sebulan gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil pada 2016, bermanfaat untuk mengurangi...
Read More : Menkeu: THR bermanfaat Kurangi Beban Belanja PNS.
Minggu, 01 November 2015
BUMN Disarankan Tak Bergantung Suntikan Modal Negara
Read More : BUMN Disarankan Tak Bergantung Suntikan Modal Negara.
Sabtu, 31 Oktober 2015
Wika Gedung Garap Proyek Properti Rp 6 Triliun
Keenam proyek tersebut mencakup hunian vertikal, hotel, dan properti pariwisata.
Read More : Wika Gedung Garap Proyek Properti Rp 6 Triliun.
Rabu, 28 Oktober 2015
Menteri Susi Curiga Kapal China Mau Curi Ikan RI
Read More : Menteri Susi Curiga Kapal China Mau Curi Ikan RI.
Tarif Listrik Naik, Pendapatan PLN Melonjak Jadi Rp 153,9 Triliun
Read More : Tarif Listrik Naik, Pendapatan PLN Melonjak Jadi Rp 153,9 Triliun.
BI Gandeng Pengusaha Gelar Seminar Edukasi Keuangan Syariah
Read More : BI Gandeng Pengusaha Gelar Seminar Edukasi Keuangan Syariah.
Selasa, 27 Oktober 2015
BEI Siap Fasilitasi Investor Lokal Beli Saham Freeport
Akan membuat regulasi yang memungkinkan hanya rakyat Indonesia yang bisa menyerap saham publik PT Freeport Indonesia.
Read More : BEI Siap Fasilitasi Investor Lokal Beli Saham Freeport.
Senin, 26 Oktober 2015
Kedaulatan Energi RI Banyak Kepincut Rayuan Manis Investor
Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simaremare, menyatakan kedaulatan energi Indonesia sekarang ini banyak terkena rayuan-rayuan manis investor.
Read More : Kedaulatan Energi RI Banyak Kepincut Rayuan Manis Investor.
BNI Jadi Bank Pendukung Implementasi Izin Investasi 3 Jam BKPM
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mendukung upaya reformasi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mempersingkat proses perizinan investasi hanya dalam waktu tiga jam.
Read More : BNI Jadi Bank Pendukung Implementasi Izin Investasi 3 Jam BKPM.
Pengembang Properti Disarankan Keluarkan Instrumen KIK DIRE
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menekankan, pengembang properti agar mengeluarkan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE).
Read More : Pengembang Properti Disarankan Keluarkan Instrumen KIK DIRE.
Minggu, 25 Oktober 2015
First Asia Capital: Laba Emiten Jadi Penggerak Pasar
Read More : First Asia Capital: Laba Emiten Jadi Penggerak Pasar.
Sabtu, 24 Oktober 2015
Megapolitan Developments Gelar Pameran Produk Unggulan
Read More : Megapolitan Developments Gelar Pameran Produk Unggulan.
Rizal Ramli Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2016
Read More : Rizal Ramli Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2016.
Pasokan Melimpah, Harga Minyak Turun ke US$ 44,6 per Barel
Read More : Pasokan Melimpah, Harga Minyak Turun ke US$ 44,6 per Barel.
Jumat, 23 Oktober 2015
Rupiah di BRI Pagi Ini Menguat 70 Poin
Rupiah berada pada posisi kurs beli Rp 13.455 per dolar AS, sementara posisi kurs jual Rp 13.605 per dolar AS.
Read More : Rupiah di BRI Pagi Ini Menguat 70 Poin.
Rabu, 21 Oktober 2015
Revaluasi aset BUMN dapat perkuat permodalan
Read More : Revaluasi aset BUMN dapat perkuat permodalan.
Senin, 19 Oktober 2015
Pengamat: Kontrak Freeport Pasti Diperpanjang
Read More : Pengamat: Kontrak Freeport Pasti Diperpanjang.
Bangun Infrastruktur, RI Kekurangan 120 Ribu Insinyur
Read More : Bangun Infrastruktur, RI Kekurangan 120 Ribu Insinyur.
Jumat, 16 Oktober 2015
Indef Pertanyakan BPS tak Ungkap Data Pengangguran
INILAHCOM, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merilis data pengangguran di Indonesia.
Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian menilai ada terkait belum dipublikasikannya data pengangguran oleh BPS pada Juli lalu.
"Biasanya diumumkan pada bulan Juli setiap tahun. Ini penting karena data-data dari hasil survei BPS menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Yang disampaikan dalam pidato kenegaraan presiden dan nota keuangan," ujar Dzulfian Syafrian di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (16/10/2015)
Kata Dzulfian, hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan BPS, juga menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama data tentang kemiskinan dan tingkat pengangguran.
"Sehingga menjadi pertanyaan besar, mengapa BPS belum mengumumkan hasil survei pengangguran sampai hari ini. Lebih-lebih, presiden dalam pidatonya, tidak menyinggung soal kemiskinan dan pengangguran," papar Dzulfian. [ipe]
Read More : Indef Pertanyakan BPS tak Ungkap Data Pengangguran.
Kamis, 15 Oktober 2015
Pemkot Balikpapan Gandeng Pengembang Siapkan Rumah Murah
Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menggandeng 14 pengembang perumahan di daerah setempat menyiapkan program rumah murah.
Read More : Pemkot Balikpapan Gandeng Pengembang Siapkan Rumah Murah.
Selasa, 13 Oktober 2015
Harga Minyak Mentah Jatuh, Indeks Dow Jones Tergerus 0,29 Persen
Anjloknya harga minyak mentah dan pelemahan ekonomi Tiongkok menjadi pemicu tergerusnya indeks Dow Jones.
Read More : Harga Minyak Mentah Jatuh, Indeks Dow Jones Tergerus 0,29 Persen.
Senin, 12 Oktober 2015
Ini 19 Negara Dengan Pajak Perusahaan Tertinggi di Dunia
Read More : Ini 19 Negara Dengan Pajak Perusahaan Tertinggi di Dunia.